Dikatakan, Prof Rudi, jika birokrasi beorientasi pasar seperti lazimnya korporat atau perusahaan, maka ini menjadikan gap yang makin besar antara si kaya dan si miskin.

Ia mencontohkan birokrasi yang berorientasi pasar seperti menyediakan layanan rumah sakit yang profesional berkelas dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada saat yang sama, justru keberadaan rumah sakit yang dikelola seperti halnya rumah sakit umum, membuat jurang yang dalam untuk pasien miskin.

"Hal inilah yang kemudian memunculkan adagium seolah-olah orang miskin 'dilarang sakit'. Sebab, pengguna kartu BPJS terkadang mendapat perlakuan seperti warga kelas dua di rumah sakit yang justru milik pemerintah," kritiknya tajam.

Sementara itu, Prof Agus lebih menyoroti perlunya birokrasi menjadi semacam enterpreneur yang bekerja secara profesional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Jadi, kata Prof Agus, memang birokrasi perlu manajemen yang setara perusahaan, tetapi tidak menanggalkan nilai-nilai keberadaannya yang harusnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, MS Shiddiq, lebih mengingatkan agar birokrasi tidak latah memahami konsep birokrasi bergaya wirausaha secara harfiah. 

Tetapi, menggunakan konsep dasar kewirausahaan birokrasi sebagai dasar pijakan menyusun kebijakan yang tak sekedar menjadi pelayan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memberdayakan masyarakat.

Apalagi, kata pakar komunikasi palitik dan kabijakan publik FISIP Uniska Banjarmasin ini, di era disrupsi seperti sekarang, tantangan birokrasi menjadi semakin kompleks dan rumit.

Salah satunya, muncul berbagai gejala sosial dan politik yang disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa cepat.