Anggota Komisi II DPR RI, Difriadi Darjat. (Foto/Wartatanbu).

Editor: Indra SN/M/DQ

DPR RI menyampaikan kritik cukup tajam terhadap RUU APBN yang dinilai masih mengabaikan kepentingan daerah.

Jakarta, Banuaterkini.com - Kritik disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Kalimantan Selatan, Difriadi Darjat.

Menurut Difriadi, transfer dana ke daerah masih kurang memadai jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang disediakam untuk Belanja Pemerintah Pusat.

"Transper dana ke daerah dirasa masih kurang memadai dibanding dengan RAPBN kita dan belanja negara dalam RAPBN 2023 yang direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun," kata Difriadi kepada awak media, Rabu (17/08/22).

Dijelaskan Difriadi, Pemerintah Daerah (Pemda) sangat dekat dengan rakyat yang dilayaninya dan tahu persis kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu dana transfer ke daerah harus diperbesar alokasinya, sehingga dapat memberi peran besar kepada daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yaitu pembangunan.

"Tugas pemerintah pusat dimudahkan dengan melaksanakan penetapan standarisasi, bimbingan dan pengawasan serta pembinaan di samping melaksanakan kewenangan yg tidak bisa diserahkan ke daerah," tutur anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Sebelumnya, dalam pidatonya, Jokowi menyebut belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun. Pidato Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023 di disampaikan saat Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/08/22)

Kemudian, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan Belanja Negara dalam RAPBN 2023. Untuk lima fokus utama APBN 2023 adalah penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktir, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan pengembangan ekonomi hijau.