Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menuai kontroversi akibat konflik internal organisasi tersebut. Dewan Pers (DP) secara tegas menolak menghadiri perhelatan tahunan ini, mengingat PWI masih berada dalam kondisi dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan.

Banuaterkini.com, JAKARTA - DP beralasan bahwa kepengurusan PWI saat ini masih menjadi perdebatan hukum, bahkan status legalitasnya masih belum jelas.

Ketua DP, Ninik Rahayu, telah mengeluarkan keputusan pleno Nomor 1103/DP/K/IX/2024 yang melarang penggunaan kantor di Gedung Dewan Pers oleh kedua kubu PWI yang bersengketa, yakni kubu Hendry CH Bangun dan kubu Zulmansyah Sekedang.

Meski tanpa restu Dewan Pers, HPN tetap digelar dengan dua acara terpisah.

Kubu Zulmansyah Sekedang menyelenggarakan HPN di Pekanbaru, sementara Hendry CH Bangun menggelarnya di Banjarmasin.

Keduanya mengklaim sebagai kepemimpinan sah PWI, meski legalitas Hendry CH Bangun tidak diakui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, HPN kembali menyita perhatian publik, terutama dalam hal pendanaannya.

Acara ini diduga mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sponsor dari berbagai perusahaan dan pengusaha.

Tak sedikit pula peserta yang mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pemerintah daerah mereka, sebuah praktik yang dianggap sebagai pemborosan anggaran.