Praktik penggalangan dana dalam perhelatan HPN bukanlah hal baru.

Sejumlah pejabat daerah disebut-sebut menerima proposal permohonan dana dari peserta, yang mayoritas merupakan wartawan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan etika dalam pendanaan acara tersebut.

Sumber anonim menyebutkan bahwa beberapa pejabat mencari cara untuk mengakomodasi permintaan dana, termasuk dengan dugaan penggunaan anggaran yang tidak semestinya.

"Pejabat yang ingin berpartisipasi di HPN akhirnya mencari cara untuk menutup anggaran, entah melalui pungutan liar atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah," ungkap seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, ada pula dugaan bahwa sejumlah oknum wartawan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi.

Beberapa di antaranya disebut-sebut mengajukan proposal bantuan dana perjalanan, barter iklan pariwara, hingga menggunakan dana dari sumber yang tidak transparan untuk membiayai keberangkatan ke lokasi acara.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, turut memberikan komentarnya terkait kondisi yang terjadi di tubuh PWI.

Dikutip dari Tegarnews.com, ia menyatakan bahwa organisasi tersebut seharusnya mempertimbangkan untuk membubarkan diri jika tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Komentar saya singkat saja: sebaiknya mereka bubarkan diri saja, PWI tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini," ujar Wilson Lalengke.