Menariknya, Prabowo memberikan sinyal bahwa beberapa menteri dari kabinet Jokowi mungkin akan dipertahankan. Hal ini mempertimbangkan kinerja positif mereka selama masa pemerintahan Jokowi.

“Dalam menyusun kabinet, saya melihat banyak juga menteri yang pantas melanjutkan tugasnya di pemerintahan yang baru,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan memimpin Indonesia secara otoriter, meski kabinetnya besar dan koalisinya luas.

“Negara otoriter biasanya hanya punya satu partai, tapi kita tidak seperti itu,” tambahnya.

Isu yang paling menarik adalah potensi penambahan jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa jumlah kementerian kemungkinan bertambah menjadi 46, sesuai pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Simulasi ini muncul dari pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang memprediksi adanya penambahan komisi dari 11 menjadi 13, menyesuaikan dengan program-program yang dijanjikan Prabowo selama kampanye.

“Sebanyak 17 program aksi akan diimplementasikan, baik oleh kementerian yang sudah ada maupun yang baru dibentuk,” jelas Dasco.

Dengan komposisi kabinet yang lebih besar dan koalisi luas, pemerintahan Prabowo diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas.

Namun ini juga bisa menjadi kunci untuk memperkuat pemerintahan yang inklusif dan efektif dalam menjalankan agenda besar yang diusung selama masa kampanye.