Bahkan, jelas dia, tahun anggaran 2023 ini pihaknya sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional ambulan tersebut.

Warga Desa Bunipah, kata dia, boleh menggunakan ambulan desa tersebut secara gratis.

"Kami sudah menganggarkan dana desa untuk operasional ambulan, penggunaannya termasuk biaya sopir semuanya gratis," tegasnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, bahwa demo atau tuntutan agar dia mundur dari jabatannya lantaran dituduh menolak warga yang ingin menggunakan ambulan sebagai sebuah dinamika politik warga di desanya.

"Ulun (saya) anggap tuntutan mundur dan tuduhan yang berkembang tersebut sebagai kritik dan sebuah dinamika demokrasi yang berkembang di desa kami. Jadi, saya siap pertanggung jawabkan semua tugas saya sesuai dengan peraturan yang berlaku,:" ujarnya.

Dirinya, kata Sata, berusaha melakukan yang terbaik untuk Desa Bunipah yang dipimpinnya. Kalaupun ada yang belum sempurna, dirinya mengharapkan masukan yang membangun bukan tuduhan yang tidak mendasar.

Sebab, kata dia, kalau tuduhan itu tidak benar, ada konsekuensi hukum yang mungkin akan ditempuhnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Kabupaten Banjar, Kasmayuda, yang dimintai komentarnya terkait peristiwa di Desa Bunipah, mengaku akan segera mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait.

"Saya baru mendengar peristiwa tersebut dari video yang beredar dan dari media online, jadi saya akan segera koordinasikan dengan APDESI Kecamatan Aluh-aluh, Camat dan Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar," papar Kasmayuda.

Kasmayuda yang juga masih menjabat sebagai Pambakal Bakambat, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar ini, meminta warga dan semua pihak untuk tidak mudah terpancing provokasi.