Laporan: Indra SN l Editor: DR MDQ

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungan pada langkah yang diambil Pemerintah untuk menyatakan banding terhadap keputusan World Trade Organization (WTO) soal untuk larangan ekspor nikel.

Jakarta, Banuaterkini.com - Pernyataan dukungan disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar disampaikan dalam keterangan persnya yang dikutip Banuaerkini.com, Sabtu (03/12/2022).

Seperti diketahui, WTO telah menyatakan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pelarangan ekspor serta kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri, terbukti melanggar ketentuan organisasi dagang dunia itu.

Oleh sebab itu, pria yang kerap disapa Gunhar itu menilai sikap pemerintah Indonesia melawan keputusan WTO sudah tepat.

Gunhar mengatakan pemerintah harus tetap melanjutkan program hilirisasi nikel meskipun WTO menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel tersebut.

“Sikap perlawanan pemerintah Indonesia terhadap keputusan WTO itu harus didukung penuh. Pelarangan ekspor nikel dalam bentuk mentah sudah tepat demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan negara," kata Gunhar kepada Parlementaria, Kamis (01/12/2022).

Gunhar menjelaskan hilirisasi nikel dan sumber daya alam (SDA) lainnya di Indonesia sebuah keharusan demi meningkatkan nilai tambah serta pendapatan negara. Kebijakan itu, menurutnya, akan berujung pada kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dalam UUD 45.

Selain itu, hilirisasi SDA selama ini telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong industri akhir pemakaian mineral nikel.

Data pun membuktikan, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan 'durian runtuh' berupa pendapatan negara yang besar dari nilai ekspor nikel yang sudah terhilirisasi.

"Diperkirakan nilainya Rp418 triliun sampai Rp465 triliun. Semua penambahan pendapatan negara itu tentu akan berujung bagi kemakmuran rakyat Indonesia sendiri,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu.

Karena itu, Gunhar menyatakan sudah saatnya kekayaan sumber daya alam negeri ini dapat dikelola sepenuhnya dari hulu sampai hilir oleh bangsa Indonesia, dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Segenap tumpah darah, pemuda dan pemudi Indonesia sudah saatnya mengelola SDA yang kita miliki. Tujuanya adalah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata,” pungkas Legislator Dapil Sumatera Selatan II itu. (sf/rdn)