Laporan: Ahmad Kusairi l Editor: DR MDQ 

Buntut robohnya ikon Ketupat di kawasan Siring Sungai Baru memantik DPRD Kota Banjarmasin bereaksi. Wakil Ketua Komisi III, Afrizaldi meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin lebih komunikatif dan transparan terkait pembangunan Kawasan Wisata Mandiri (KWM) Sungai Baru, yang Kamis (17/11/2022) pekan lalu salah satu bangunannya yakni ikon Ketupat roboh diterjang angin kencang.   

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, yang dimintai tanggapannya terkait gonjang-banjing pembangunan KWM di Kampung Ketupat Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

"Saya sebagai anggota DPRD Banjarmasin, merasa hal ini memang (disebabkan) kurang transparannya Pemko dalam melakukan suatu kegiatan atau proyek yang tujuannhya mungkin untuk kemajuan kota banjarmasin," kata Afrizal dihubungi redaksi Banuaterkini.com melalui WhatShapp pribadinya, Jum'at (25/11/2022).

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis (17/11/2022) sore, salah satu bangunan di KWM Sungai Baru yang dikerjakan oleh PT Juru Supervisi Indonesia (Juri.id) roboh diterjang angin kencang. 

Warga di sekitar lokasi KWM Siring Sungai Baru, Sabriansyah, menduga kontraktor yang membangun kawasan tersebut tak memiliki analisis dampak lingkungan. Bahkan, pakar tata kota dan pakar arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Dr Akbar Rahman, mempertanyakan apakah kontraktor sudah mengantongi perizinan bangunan gedung (PBG) sesuai ketentuan.

Head of Bussiness Development PT Juru Supervisi Indonsia, M Wahyu B Ramadhan, menjelaskan, bahwa robohnya ikon Ketupat yang ada di KWM Sungai Baru lantaran angin kencang dan kondisi bangunan belum sepenuhnya selesai.

“Dugaan sementara, penyebab robohnya bangunan ikon ketupat dikarenakan adanya angin yang sangat kencang yang menghantam area tersebut. Sementara pekerjaan struktur sedang dalam proses pengerjaan sehiñgga kekuat;an Struktur belum benar-benar sempurna,” jelas Wahyu yang mengaku bertindak sebagai Pengelola Kawasan Kampung Ketupat, dalam keterangan persnya yang dikutip Banuaterkini.com, Rabu (23/11/2022).

Peristiwa tersebut justru menguak berbagai informasi yang belum banyak diketahui publik, salah satunya adalah adanya dugaan pembangunan KWM tersebut yang tidak memiliki kajian kelayakan dan dampak lingkunga, kurang memenuhi standar arsitektural, dan kurang memperhatikan kearifan lokal masyaraka sekitar pembangunan KWM Siring Sungai Baru.

"Robohnya bangunan, menunjukkan bahwa desain arsitektural itu tidak tanggap terhadap kondisi lingkungan. Tepian sungai memiliki resiko angin yang cukup tinggi, dan itu tidak diperhitungkan secara matang. Buktinya pernah terjadi hal serupa di struktur bangunan tenda menara pandang" kata Ketua Arsitek Peduli Banua Akbar Rahman kepada Banuaterkini.com, Sabtu (19/11/2022).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, mengatakan seharusnya gonjang-banjing dan isu miring di masyarakat tidak perlu terjadi apabila Pemko Banjarmasin lebih sering dan lebih terbuka untuk mengkomunikasikannya, baik kepada DPRD, kepada masyarakat sekitar maupun kepada para ahli.

"Seharusnya hal-hal seperti ini lebih sering dan lebih terbuka untuk dikomunikasikan baik kepada DPRD, kepada masyarakat atau para ahli di bidangnya," ujarnya.

Dikatakan Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Banjarmasin ini, Banjarmasin memiliki banyak sekali ahli di bidang konstruksi, dan seharusnya hal itu menjadi salah satu cara Pemko Banjarmasin untuk mensinergikan mengenai apa saja yang hendak dibangun di wilayah Kota Banjarmasin.

"Supaya selalau berkesesuaian dengan kearifan lokal, dengan kondisi alam di Kota Banjarmasin dan apa yang menjadi kebutuhan (masyarakat) Kota Banjarmasin itu sendiri," imbuhnya lagi.

Kami terus terang, kata Afrizaldi, sebenarnya sangat mengapresiasi tujuan dari Pemkota Banjarmasin dalam hal ini ada pihak ketiga yang ingin menginvestasikan uangnya dalam hal memberikan satu cara agar kemajuan pembangunan di kota banjarmasin ini tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Namun dalam hal ini seharusnya kita juga berharap hal-hal seperti ini harusnya perencanaannya juga dikomunikasikan dengan kami di DPRD sebagai lembaga yang salah satu tupoksinya adalah pengawasan. Harusnya kita lebih sering mengekspos hal-hal seperti ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Afrizaldi juga menyampaikan kekecewaannya, karena dalam kasus pembangunan KWM di kawasan Siring Sungai Baru pihaknya di DPRD tidak pernah diajak duduk satu meja.

"Kami terus terang kami tidak pernah duduk satu meja, mereka menjelaskan terkait perencanaan-perencanaan apa yang ingin mereka laksanakan," kata dia.

Padahal, harap Afrizaldi, seharusnya hal itu dikomuikasikan dan terencana, supaya pihaknya di DPRD juga mengetahui apa tujuannya, seperti apa jenis bangunannya, apa plus minusnya, kekurangannya dan lain-lain.

"Agar begitu terjadi hal-hal seperti ini (heboh robohnya ikon Ketupat) kita tidak saling tuding. Kan seperti itu," lanjutnya.

Afrizaldi yang sangat konsen menyoroti permasalahan pembangunan infratruktur di Kota Banjarmasin ini juga mengakui, pihaknya mengetahui bahwa Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina merencanakan kawasan Siring Sungai Baru yang menghubungkan dengan Siring Piere Tendean dan Siring Bekantan, sebagai kawasan yang bisa mendongkrak pendapatan dari sektor pariwisata, 

"Ini kan satu upaya yang sangat baik. Jadi kami di DPRD itu sangat terbuka, seandainya rencana-rencana, program-program itu secara transparan dijelaskan kepada kami, agar kami sebagai lembaga pengawas juga faham apa yang dituju dan ditarget oleh Pemko Banjarmasin," pungkasnya.