Laporan: Kasmayuda  l  Editor: DR MDQ Elbanjary

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), mengundang untuk hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar, Kamis (08/09/2022).

Martapura, Banuaterkini.com - RDP tersebut sebagai perwujudan penyerapan aspirasi DPRD Banjar terhadap usulan atau masukan masyarakat melalui aparat desa yang tergabung dalam APDESI.

RDP yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD hari itu ,dimaksudkan untuk mendengar dan mencarikan solusi terkait persoalan layanan kependudukan yang dirasakan masih menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat di desa. Selain itu, dalam RDP tersebut juga dibahas mengenai aset kendaraan roda dua sebagai aset desa yang perlu diremajakan.

Pada pertemuan yang digagas Komisi DPRD Banjar tersebut hadir Ketua Komisi I Abdul Razak dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua, Zaki Hafizi, Sekretaris, Lauhil Mahfuz, dan Anggota Hamdan dari Fraksi PKS dan Rahmat.

Hadir pula pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar, Azwar,  didamping Kabid kependudukan. Selain itu, hadir juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjar, Achmad Zulriyadini.

Pantauan Banuaterkini.com, RDP yang berlangsung dari pukul 01.00 wita hingga pukul 16.00 wita itu tampak para Kepala Desa cukup bersemangat menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang banyak dihadapi di wilayah masing-masing.

Permasalahan yang paling banyak muncul adalah berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan yang dirasakan masih terlalu birokratis dan memberatkan warga desa.

Menurut Ketua APDESI Kabupaten Banjar, Muhammad Ghazali, mayoritas warga terutama yang secara demografis jaraknya jauh dari pusat Ibukota Kabupaten Banjar yaitu Martapura, adalah mengurus administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, pencatatan nikah dan lainnya cukup memberatkan.