Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai oposisi atau bergabung dalam pemerintahan, akan ditentukan oleh sikap politik Ketua Umum  PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menanggapi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri belum lama ini. 

Menurut Basarah, PDIP masih menunggu sikap politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal posisi mereka di pemerintahan ke depan. 

Awalnya Basarah menyebut, jika Megawati bertemu dengan capres dengan suara tertinggi, Prabowo Subianto, pun hal itu tak bisa langsung diartikan sebagai kesepakatan politik.

"Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan," ujar Basarah di Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/04/2024), seperti dikutip dari Kumparan.com.

Menurut Basarah, di PDIP tak ada istilah oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial, yang ada hanya bekerja membangun bangsa dari dalam atau luar pemerintahan.

Sebab dasar negara Pancasila pada hakikatnya mengajarkan tentang gorong royong. 

"Nah demokrasi gotong-royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong-royong semua di dalam pemerintahan. Bisa saja kita sama-sama bergotong-royong membangun negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan," ucap Basarah.

Momen Prabowo Zubianto bersama Megawati Soekarnoputri. Foto: Instagram/@prabowo© Disediakan oleh Kumparan

Meski tak bergabung di pemerintahan pun, menurut Basarah, PDIP aka tetap bekerja sama dengan presiden terpilih. Salah satunya dengan mengawasi jalannya kekuasaan politik pemerintahan.

"Tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo, dan itu dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang MD3 karena salah satu fungsi dan wewenang DPR RI adalah wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan Republik Indonesia," tuturnya. 

Basarah juga mengatakan, segala kebijakan strategis partai di PDIP sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum. Sehingga kader-kader, terutama yang berada di jajaran kepengurusan, hanya bisa menunggu keputusan terakhir Megawati.

"Apakah berada atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto, itu sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki Bu Mega yang diberikan oleh Kongres PDIP yang kita sebut dengan hak prerogatif," pungkasnya. 

Sumber: Kumparan.com

Editor: Ghazali Rahman

Uploader: Faryz EF