Sejumlah orang mengatasnamakan dirinya "Masyarakat Banua (Kalsel)" melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, Jum'at (10/06/22) mendesak lembaga tersebut mengusut kasus penghilangan barang bukti dugaan suap pajak perusahaan H. Isam PT Jhonlin Baratama.

Editor: Ghazali R/M/DQ

Seolah tak ingin hilang dari pemberitaan, kasus hilangnya bukti dugaan suap pajak oleh PT Jhonlin Baratama, perusahaan milik H Samsuddin Arsyad alias H Isam kembali mendapat sorotan. Kali ini setelah sejumlah orang berunjuk rasa di depan gedung KPK mendesak agar lembaga anti rasuah itu mengusut tuntas kasus penghilangan bukti suap pajak ketika proses penggeledahan yang dilakukan KPK.

Jakarta, Banuaterkini.com - Sejumlah orang yang mengatasnamakan masyarakat Kalimantan Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung merah putih, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Jum'at (10/06/22).

Sambil membentangkan spanduk yang berisi tuntutan dan desakan kepada KPK, para pengunjuk rasa berorasi sambil meminta kepada KPK agar jangan pilih kasih dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau pengusaha yang diduga merugikan negara.

Salah satu spanduk yang dibawa para pengunjuk rasa bertuliskan kalimat cukup panjang.

"Kami Masyarakat Banua Meminta KPK untuk Melanjutkan Proses Hukum Penghilangan Alat Bukti Kasus Manipulasi Pajak PT Jhonlin Baratama, yang dibawa Menggunakan Truk sesuai dengan Pasal 21 UU Tipikor yang secara tegas memberikan sanki hukum bagi pihak-pihak yang diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung demi untuk tidak adanya kesan pilih kasih".

"Kami atasnama warga Kalsel, meminta KPK segea menindaklanjuti kasus penghilangan barang bukti dugaan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan H Isam," ujar salah seorang pengunjuk rasa.

Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPK, para pengunjuk rasa juga meminta KPK untuk menindaklanjuti segala modus kejahatan yang berkatiaan dengan rekayasa kewajiban pajak PT Jhonlin Baratama yang sudah terbukti bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tipikor Tanggal 4 Februari 2022.

Putusan tersebut juga Kasus yang menyeret eks Direktur Pemeriksaan Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji diganjar 9 tahun penjara.

Dalam salinan surat yang diterima Banuaterkini.com, Sabtu (11/06/22) itu, para pengunjuk rasa mendesak agar KPK mengusut tuntas terkait hilangnya barang bukti tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017.

"Barang bukti yang hilang ketika KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama, harus diusut siapa aktor intelektualnya," teriak pengujuk rasa dengan nyaring.

Tetap Diusut

Tahun lalu, menyikapi hilangnya 2 truk alat bukti dugaan suap pajak yang melibatkan anak perusahaan milik pengusaha ternama di Batulicin H Isam, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa hilangnya barang bukti kasus dugaan suap pajak pada saat penggeledahan tersebut memengaruhi proses penyidikan. 

"(Ketika itu) Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat atau barang bukti guna memperkuat dugaan penyidik ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka," terang Firli seperti dikutip Tempo.c0, 4 Mei tahun lalu.

Mesipun barang bukti dihilangkan, dikatakan Firli, proses pengusutan kasus tersebut tetap akan dilanjutkan. Sebab, penetapan sejumlah orang dalam kasus suap pajak tersebut, diyakini sudah memiliki alat bukti yang cukup. 

Diduga hilangnya sejumlah alat bukti tersebut disebabkan ada pihak terentu yang dengan sengaja membocorkannya.