Laporan; Ahmad Kusairi l Editor: DR MDQ

DPRD Kota Banjarmasin memastikan akan terus memantau perkembangan pembangunan kawasan wisata mandiri (KWM) di Kampung Ketupat Sungai Baru, pasca robohnya salah satu ikon bangunan di tepian Sungai Martapura tersebut. Apalagi, banyak tudingan miring terkait perencanaan pembangunannya yang dinilai tidak memiliki analisis dampak lingkungan.

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Menurut Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, meskipun anggaran yang digunakan tidak berasal dari APBD Kota Banjarmasin, bukan berarti Pemerintah Kota Banjarmasin bisa jalan sendiri dan tidak membahas semua kebijakan yang dibuatnya dengan wakil rakyat di DPRD Kota Banjaramsin.

"Meskipun kami tahu bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan kawasan wisata di Kampung Ketupat Sungai Baru bukan berasal dari APBD, bukan berarti Pemko Banjarmasin bisa seenaknya jalan sendiri tanpa pembahasan dengan dewan, berkaitan dengan kebijakan pembangunan di Kota Seribu Sungai ini," kata Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, kepada Banuaterkini.com, Jum'at (25/11/2022).

Afrizaldi, bereaksi menanggapi munculnya berbagai isu miring terkait kelayakan dan dampak lingkungan pembangunan KWM Siring Sungai Baru. Yang terbaru, adalah robohnya salah satu ikon Ketupat di Kawasan Siring Sungai Baru

Seperti diberitakan sebelumnya, banyak kalangan mempertanyakan kelayakan pembangunan KWM Siring Sungai Baru yang terkesan tanpa perencanaan matang dan mengabaikan aspirasi warga. 

Warga Sungai Baru, sebagaian besar keberatan dengan pembangunan tembok bambu yang mengeliling KWM tersebut.

"Kami sudah pernah pertanyakan mengapa KWM Sungai Baru yang ada ikon Ketupatnya itu dibangun dengan pagar bambu yang tinggi, tapi dijawab oleh pengelola saat itu dengan mempersilakan warga mempertanyakan hal tersebut kepada Pemko Banjarmasin," ujar Sabriansyah, warganya yang persis berada di depan KWM Sungai Baru.

Masih menurut Sabri, biasa dirinya disapa, selain soal KWM yang dipagar bambu yang menurut warga tidak sesuai dengan informasi awal yang diterima warga bahwa kawasan wisata yang akan dibangun adalah memaksimalkan ruang terbuka hijau.

"Tapi, ini kenyataannya dipagar bambu, jadi membuat akses warga yang sudah puluhan tahun di Sungai terhambat menuju sungai, apalagi jika terjadi kebakaran, satu-satunya akses mendapatkan air untuk memadamkan kebarakan dari sungai, nah ini kalau dipagar kan nanti kemana pemadam mengambil air," tukas seorang warga yang mengaku relawan DAMKAR Sungai Baru yang enggan disebut namanya.

Senada dengan pertanyaan warga, perihal kelayakan dan analisis dampak lingkungan, pakar tata kota dan arsitek Universitas Lambung Mangkurat, Dr Akbar Rahman, menilai peristiwa robohnya ikon Ketupat di KWM Sungai Baru, menandakan perencanaan pembangunan kawasan tersebut tidak adaptif terhadap lingkungan dan mengabaikan kearifan lokal.  

Menurut Afrizaldi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, apa yang menjadi keluhan dan tudingan miring terkait pembangunan KWM Sungai Baru, merupakan persoalan mendasar, karena tidak transparan dan kurangnya komunikasi Pemko Banjarmasin dengan pihak DPRD, masyarakat dan para ahli konstruksi di Kota Seribu Sungai ini.

Disebutkan Afrizaldi yang dikenal sebagai legislator milenial ini, sering terjadi miskomunikasi antara DPRD dan Pemko karena memang Pemko Banjarmasin seperti jalan sendiri. Ya, wajarlah, lanjut dia, ketika ada permasalahan seperti kasus robohnya ikon Ketupat itu, pihak DPRD juga tidak ingin diseret-seret ke dalam permasalahan yang memang sejak tidak dibahas dan dibicarakan dengan dewan. 

Sebagai wakil rakyat, sebut Afrizaldi, pihaknya berharap peristiwa itu tidak terjadi lagi, semoga ke depannya, Pemko Banjarmasin bisa menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga DPRD, unsur tokoh-tokoh masyarakat, para akademisi dan pemangku kebijakan lain seperti lembaga swasdaya masyarakat.

"Supaya pembangunan yang direncanakan itu bisa bersinergi dan tercapai tujuannya," tandasnya.

Sebagai tambahan juga, lanjut dia, memang pembangunan ikon Ketupat di Sungai Baru tidak menggunakan dana dari APBD Kota Banjarmasin melainkan dana dari para investor atau pihak ketiga. 

Akan tetapi, karena dalam kasus pembangunan KWM Sungai Baru ada aset Pemko Banjarmasin yang dipakai dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka karena kami dari DPRD sebagai lembaga yang salah stau tupoksinya adalah mengawasi juga harus menegetahui aset-aset Pemko Banjarmasin.

"Jadi sudah sewajarlah kalau kami dari DPRD juga mengetahui, aset-aset daerah itu dikerjsamakan dalam bentuk seperti apa, menghasilkan apa, targetnya apa, dan itu salah satu yang membuat kami sampai hari ini harus tetap bersuara dalam hal ini," ujarnya.

Ditegaskannya, jangan sampai Pemko Banjarmasin beranggapan, karena pembangunan KWM Sungai Baru itu tidak menggunakan anggaran daerah, lalu DPRD sebagai wakil rayat Banjarmasin dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengoreksi, tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi.

"Jadi, ini meluruskan saja, supaya jangan sampai ada anggapan seperti itu," ucapnya singkat.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD yang dikenal sangat kritis terkait dengan bidangnya di Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, menyampaikan apresiasi kepada Banuaterkini.com, yang peduli dan ikut ambil bagian terhadap pembangunan di Kota Banjarmasin.

"Kami juga mengucapkan terima kasih, kepada Redaksi Banuaterkini atas kepeduliannya terhadap pembangunan di kota banjarmasin, semoga tetap kritis, independen dan tetap terpercaya," pungkasnya.