"Kami dari Barisan Rakyat Menggugat Bajamarga mendesak untuk segera mengusut dugaan pelanggaran dari PT Bajamarga Kharisma Utama, terdiri dari pelanggaran tata ruang DKI Jakarta, buffer zone tol, manipulasi pajak dan kasus pinjaman kredit triliunan dengan diduga jaminan surat tanahnya bodong," ujar Dulamin Zhigo kepada wartawan.

"Dan aksi ketiga kami ini merupakan bentuk ultimatum kami kepada aparat penegak hukum dan pemerintah DKI Jakarta untuk segera bertindak. Perusahaan ini diduga kuat banyak mengkangkangi aturan ko," sambungnya.

Duliman Zhigo mendesak bangunan perusahaan baja tersebut segera dibongkar karena dibangun diatas lahan yang bukan seharusnya sudah diatur di Perda No.1 Tahun 2014 tentang RDTR DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Zhigo mengungkap aksi di BNI ini, untuk mendesak direksi dan bejabat berwenang di bank milik negara ini untuk segera me-rieview dokumen surat yang dijaminkan oleh pihak PT BMKU.

"Kalau memang ini benar yang diberikan jaminan berupa surat tanah itu bermasalah, maka KPK, Kejaksaan Agung dan Polri harus betul-betul diusut bahwa ini adalah pidana murni dan harus ditangkap semua pihak yang terlibat," tandasnya.

Terpisah, Walikota Jakarta Utara yang diwakili Kepala Sudin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Yunus Burhan mengatakan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan dari BRMB terkait dugaan pelanggaran tata ruang oleh PT BMKU.

"Hari ini para kepala dinas terkait sedang gelar rapat membahas dugaan pelanggaran tata ruang yang dilakukan PT Bajamarga Kharisma Utama di Kapuk Kamal Kecamatan Penjaringan sana. Hari senin akan turun kelapangan," ujar Yunus.

Pihaknya meminta BRMB untuk dapat bersabar dan mempercayakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Kami akan bekerja dengan maksimal menyikapi dugaan permasalahan yang dilakukan PT Bajamarga Kharisma Utama," pungkasnya.