Menurutnya, itulah mengapa sebabnya, rating kemudahan berbisnis di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga, sebut saja Singapura dan Malaysia.

Sumber: republika.co.id

Praktek Mafia Hukum

Selain itu, imbuh Deny, yang mempengaruhi dunia usaha di Indonesia adalah keberadaan mafia hukum. Dikatakannya, mafia hukum merupakan penjelamaan dari mafia peradilan. 

Dulu, ujarnya, di era Presidien Soesilo Bambang Yudhoyono, para mafioso tidak hanya ada di lingkungan peradilan, tetapi mereka masuk ke dalam proses penyusunan undang-undang, proses legislasi. Inilah yang menginspirasi pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum kala itu.

"Sayangnya, Satgas ini hanya bertahan 2009-2011 dan tidak dilanjutkan, karena dinamika politik yang cenderung dipengaruhi kelompok yang merasa bisnisnya telah terganggu," tutur Senior Partner dari Law Firm Integrity ini.   

Dikatakan Deny, fakta bahwa adanya mafia hukum dalam penyusunan undang-undang dapat dilihat pada kasus Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK hari-hari ini, ujar Deny, ibarat hidup enggan, mati pun tak mau. KPK telah dilumpuhkan melalui perubahan undang-undang dan intervensi oleh kekuatan oligarki.

"Saya mengutip Mahfud MD dalam bukunya. Beliau menegaskan konfigurasi politik yang demokratis akan menghadirkan produk dan penegakan hukum yang otonom. Sebaliknya, konfigurasi politik tidak demokratis akan menghasilkan produk hukum yang kolutif dan penegakan hukum yang represif,” papar Wamenkumham 2011-2014 ini.