Lebih lanjut Deny juga menuturkan, fakta yang disebutkannya itu merupakan kecenderungan yang semakin mendegradasi pemberantasan korupsi. Contoh lain, pembatalan PP 99/2012 oleh Mahkamah Agung, di mana aturan tersebut memuat pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Sebelumnya seluruh pengujian PP tersebut selalu ditolak di MK dan MA, namun pada 2021 silam, MA beralih sikap dan membatalkan keberlakuan beleid ini.

"Di samping itu, kabar tentang maraknya pemotongan hukuman kian mengemuka di MA sejak meninggalnya Hakim Agung Artidjo Alkostar. Tiga indikator ini, menurut ia, akan mengantarkan kembali pada masa-masa suram pemberantasan korupsi," tegasnya.

Mafia Hukum di Kalsel

Dia juga menyinggung soal praktek mafia hukum ini, yang dapat dapat dilihat dengan terang benderang dalam sejumlah kasus hukum di Kalsel dan sejumlah daerah lainnya. 

Di Kalsel, ujar Deny menyebut tanah kelahirannya itu, dirinya hampir tiap hari menerima pesan whatshapp tentng praktek illegal mining (penambangan ilegal) dan penyerobotan lahan yang terjadi.

Bisa dibayangkan, perbuatan illegal mining sama seperti mencuri disiang bolong. Ketika orang menjarah batubara di wilayah izin yang sah, tidak mungkin dilakukan dengan cangkul. Tentu yang digunakan adalah puluhan alat berat seperti excavator dan truk-truk besar, ujarnya.

"Tidak sulit, bahkan terlalu mudah bagi aparat penegak untuk menangkap dalang dan pelakunya. Namun faktanya, tidak demikian. Mafia hukum telah memberi “tip” kepada oknum penegak hukum kita, sehingga illegal mining dan penyerobotan lahan berkembang biak dan sangat sulit dihentikan," ucap Denny menyesalkan.

Terakhir, imbuhnya lagi, duitokrasi (daulat duit) telah nyata-nyata menumbangkan demokrasi (daulat rakyat). Carut marut ini tidak bisa dilakukan dengan upaya biasa, melainkan mesti diupayakan perubahan menyeluruh, dari tindakan elit hingga mindset sebagai warga negara tentang pentingnya nilai integritas.

"Dengan pemberantasan korupsi dan mafia hukum yang efektif, saya yakin dunia usaha akan semakin progresif," pungkasnya.

Selain, Prof Denny hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut praktisi dan akademisi Universitas Airlangga,  Basuki Minarno, praktisi dan juru bicara KPK 2016-2019, Febri Diansyah dan akademisi Univerisitas Indonesia, Junaedi bertindak sebagai moderator. ***