Kala itu, 18 Juni 2022, sempat terjadi ketegangan antara warga dengan Pemko Banjarmasin yang mengerahkan aparat gabungan untuk melakukan penggusuran paksa warga Kampung Batuah. Pasalnya, rencananya Pemko Banjarmasin akan melaksanakan proyek revitalisasi pasar, dan warga yang merasa tak pernah dilibatkan melakukan penolakan. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja mengharapkan agar Pemerintah Daerah memperkuat komitmen untuk mewujudkan dirinya sebagai Kota Peduli HAM.

"Peran negara melalui pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mewujudkan kota atau kabupaten peduli HAM melalui komitmen dan kebijakan yang diberikan,” kata dia dalam suatu acara seperti dikutip Antara.com di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (13/09/2022).

Menurut dia, peran penting negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kota peduli HAM merujuk pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021.

Terkait pemberian penghargaan Kota Peduli HAM tersebut, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisi Mediasi, Hairansyah, tidak bisa memberikan komentar karena menurutnya itu kewenangan Kemenkumham, bukan ranah Komnas HAM.

Dikatakannya pula, Komnas HAM tetap komit untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga Kampung Batuah dengan  Pemko Banjarmasin. Makanya, pada akhir Oktober atau awal Nopember Komnas HAM, kata dia, akan mempertemuakan kembali pihak warga Kampung Batuah dengan Pemko Banjarmasin.

"Kami harapkan Pemko sudah memiliki data yang valid soal warga terdampak dan rencana yang akan mereka lakukan terkait dengan Kampung Batuah," bebernya.

Ketua Aliansi Kerukunan Warga Kampung Batuah, M Syahrian Noor mengaku merasa senang mendengar Kota Banjarmasin menjadi salah satu  penerima penghargaan sebagai Kota Peduli HAM.

"Harapan kami sebagai Kota Peduli HAM,  Walikota dapat melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, seraya memegang teguh kometmen bersama yang telah digariskan rambu-rambunya oleh Kemenkumham. Semoga 'tragedi 18 Juni 2022" tidak terulang lagi," ucapnya.

Ditambahkannya, mengutip dari pernyataan Kakanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi, bahwa kepekaan dan moral adalah landasan utama yang dimiliki pimpinan dalam membuat kebijakan berbasis HAM," ujarnya.